Views:

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dilatarbelakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:
1.    Bank Indonesia berperan serta menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas;  
2.    untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, perlu peningkatan akses pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), melalui pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial; dan
3.    pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial perlu memperluas cakupan pembiayaan kredit atau pembiayaan UMKM dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank.  


Apa yang dimaksud dengan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) 
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan/Penyediaan dana yang diberikan Bank (Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah) untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam rupiah dan valuta asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

Kapan berlakunya ketentuan pemenuhan RPIM bagi Bank 
Pemberlakuan pemenuhan RPIM bagi Bank sesuai dengan tanggal diundangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021.


Berapa besaran rasio kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank  
Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap, yaitu:
1.    paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) pada posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022;
2.    paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada posisi akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan Desember 2023; dan
3.    paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sejak posisi akhir bulan Juni 2024.

Bagaimana bentuk pembiayaan yang dilakukan dalam melakukan pemenuhan RPIM 
Pembiayaan Inklusif yang diberikan oleh bank dalam melakukan pemenuhan RPIM, berupa:
a.    pemberian kredit atau pembiayaan secara langsung dan rantai pasok;
b.    pemberian kredit atau pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha;
c.    pembelian surat berharga Pembiayaan Inklusif; dan/atau
d.    Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagaimana contoh skema dari kredit atau pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan dengan klausul dalam perjanjian kredit atau akad pembiayaan bahwa dana yang diterima akan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut
Contoh skema dari kredit atau pembiayaan dimaksud yaitu bank memberikan kredit atau pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan, kemudian:
a. badan usaha non-UMKM menggunakan kredit atau pembiayaan dimaksud untuk memberikan uang muka pembelian barang kepada pemasok;
b. badan usaha non-UMKM menggunakan kredit atau pembiayaan dimaksud untuk membiayai kegiatan penjualan barang kepada distributor dengan metode pembayaran secara bertahap/cicilan;
c. badan usaha non-UMKM memberikan pinjaman kepada mitra untuk membeli sarana operasional (contoh kendaraan bermotor); dan/atau
d. badan usaha non-UMKM memberikan pinjaman kepada petani inti plasma untuk mengolah hasil pertanian.

Sehubungan kredit atau pembiayaan kepada pengembang perumahan non-UMKM, apa yang menjadi acuan untuk menentukan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS)
RS dan RSS mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk saat ini, RS dan RSS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan diterbitkannya PBI RPIM yang sangat mendukung UMKM, pada sisi perbankan mendapatkan keuntungan darimana 
Potensi Demand for Credit untuk UMKM sekitar 1.605 triliun sehingga perbankan dapat melihat potensi ini.

Berasal dari mana sumber data yang dibutuhkan perbankan dalam melakukan perhitungan RPIM 
Sumber data untuk perhitungan RPIM diperoleh dari laporan bulanan bank umum; laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan BUS dan UUS; laporan bank umum terintegrasi; dan/atau laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
Penyampaian laporan lain dilakukan secara luring untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 25  (dua puluh lima) bulan berikutnya.
Bank Indonesia dapat memublikasikan atas pemenuhan RPIM yang meliputi status pemenuhan RPIM bank secara individual dan nilai RPIM industri perbankan pada kanal situs web Bank Indonesia dan/atau bentuk publikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagaimana perbankan untuk mengetahui kriteria UMKM yang dapat menerima pembiayaan makroprudensial sesuai dengan ketentuan RPIM
Perbankan dapat mengetahui kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) yang memenuhi kriteria sesuai dengan PP No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Apakah yang dimaksud dengan SBPI
SBPI adalah surat berharga sebagai sumber dana untuk program pengembangan UMKM, PBR, dan/atau pembiayaan inklusif, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah. SBPI antara lain terdiri dari:
a. surat berharga dengan agunan atau underlying berupa pembiayaan inklusif;
b. surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk pembiayaan inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR; dan
c. Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif (SDPI).

Apa yang menjadi syarat bagi bank untuk dapat menerbitkan SDPI
Bank yang dapat menerbitkan SDPI adalah bank yang memenuhi RPIM dan rasio NPL/NPF secara bruto kurang dari 5% (lima persen).

Bagaimana perlakuan SDPI dalam perhitungan RPIM bagi bank yang membeli dan bagi bank yang menerbitkan
Bagi bank yang menerbitkan SDPI, maka SDPI akan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan RPIM. Sementara bagi bank yang membeli SDPI, maka SDPI yang dibeli akan dihitung sebagai pembiayaan inklusif dan masuk dalam perhitungan RPIM.

Mengapa Bank Indonesia mengatur mengenai pemenuhan RPIM bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar
Pengaturan ini dilakukan untuk memberikan penegasan mengenai batas waktu dimulai dan/atau batas waktu berhentinya pemenuhan RPIM bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar.

Bagaimana bentuk pengawasan Bank Indonesia terhadap penerapan RPIM 

  1. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan RPIM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  2. Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada bank mengenai pemenuhan RPIM melalui surveilans dan/atau pemeriksaan.
  3. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan RPIM, dikenai sanksi administratif berupa:

•    teguran tertulis untuk pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022; dan
•    teguran tertulis dan kewajiban membayar untuk pemenuhan RPIM sejak posisi akhir bulan Juni 2023.

  1. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan nilai kekurangan RPIM. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar ditetapkan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar apabila bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan lain dan tidak menyampaikan laporan lain. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila tidak menyampaikan laporan lain.


Apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI ini
Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI ini. Beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:
a. tata cara perhitungan RPIM;
b. pembiayaan inklusif antara lain mencakup kriteria dan penjelasan detil mengenai pembiayaan inklusif;
c. laporan lain;
d. tata cara pemenuhan RPIM bagi bank yang melakukan Langkah strategis dan mendasar;
e. bantuan teknis antara lain mencakup mengenai penerima, kriteria penerima, dan tata cara pengajuan permohonan bantuan teknis;
f. penghargaan antara lain mencakup mengenai kriteria, tata cara penilaian, dan pihak penilai dalam pemberian penghargaan;
g. evaluasi kebijakan RPIM; dan
h. tata cara pengenaan dan pengecualian sanksi
 

Referensi dan Ketentuan :

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021 TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021

SIARAN PERS - BANK INDONESIA TERBITKAN KETENTUAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL

​Infografis PBI Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)